JAKARTA | Berita Bhayangakara - Di sebuah ruangan konferensi yang dingin oleh hembusan pendingin ruangan, kilatan kamera berulang kali menyambar tumpukan uang tunai yang disusun rapi. Para jurnalis membidik, menandai setiap sudut, seolah-olah mereka sedang menyaksikan salah satu adegan paling dramatis dalam sejarah penegakan hukum Indonesia.
Tepat di depan mereka, Rp300 miliar terhampar — membentuk pemandangan yang tak biasa, bahkan untuk ukuran KPK.

Namun drama itu rupanya tidak berhenti ketika jumpa pers usai. Justru di situlah babak baru dimulai.

Beberapa jam setelah ruang konferensi pers itu, percakapan publik mendadak berubah arah menjadi koneksi perdebatan. Dilansir dari sejumlah media, muncul klaim bahwa uang yang dipamerkan dengan penuh sorotan lampu itu bukan hasil sitaan, melainkan dana dari fasilitas perbankan yang dipinjam untuk kebutuhan visualisasi.
Sontak, publik pun terbelah: antara mereka yang kaget, skeptis, hingga yang mempertanyakan—jika benar demikian, apa sebenarnya yang sedang dipertontonkan?

Kerisauan itu merembet cepat ke media sosial, obrolan warung kopi, hingga grup WhatsApp keluarga. Seakan seluruh negeri sedang menonton satu cerita yang sama, tapi belum sepakat apa genre-nya: komedi, tragedi, atau thriller politik.

Menjawab bantahan yang berusaha menenangkan gelombang kegaduhan yang meluas, KPK angkat suara. Juru bicara lembaga itu menegaskan bahwa dana Rp300 miliar tersebut bukan pinjaman, melainkan uang yang berada di rekening penampungan KPK. Bantahan itu bagaikan upaya menurunkan suhu ruangan yang tiba-tiba memanas. Namun sebagian publik masih menunggu lebih dari sekadar pernyataan—mereka menginginkan kejelasan prosedur, dokumen pendukung, bahkan narasi yang lebih runtut tentang bagaimana uang sebesar itu bisa berada di panggung pemberitaan.

Klarifikasi ini tidak lantas meredakan diskusi. Seorang pengamat hukum berkomentar bahwa peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya ketepatan komunikasi dalam institusi penegak hukum. Sementara seorang aktivis antikorupsi menyebut kejadian itu sebagai “pengingat” bahwa visual yang kuat harus dibarengi dengan konteks yang jernih.

Bagi sebagian jurnalis dibalik sorotan kamera yang hadir saat itu, momen pameran uang tersebut menimbulkan perasaan campur aduk. “Ada rasa takjub,” kata seorang reporter muda, “tapi juga terus bertanya-tanya—seperti apa proses di belakang layar sebelum uang itu sampai di meja konferensi?”

Dalam dunia jurnalistik, visual memang memegang peran besar. Foto tumpukan uang tunai adalah setengah cerita. Namun, sebagaimana para pengamat sering mengingatkan, transparansi adalah sisanya.

Di era global terkoneksi dari sorotan nasional ke persepsi internasional, kisah seperti ini tak berhenti di batas negara. Sejumlah analis hubungan internasional menyinggung bahwa insiden semacam itu—walaupun hanya soal komunikasi—bisa memberi warna tersendiri pada persepsi mitra-mitra anti korupsi internasional. Dalam persaingan reputasi di Asia Tenggara, setiap detil, termasuk cara sebuah lembaga menampilkan barang bukti, bisa menjadi penilaian tersendiri.

Kini, publik menanti babak berikutnya apakah KPK akan merilis panduan atau instruksi internal baru terkait penanganan barang bukti yang ditampilkan kepada publik.
Di tengah derasnya arus informasi dan mudahnya rumor berkelindan, satu hal tetap menjadi sorotan: kredibilitas.

Dalam dunia penegakan hukum, kredibilitas bukan hanya soal operasi besar atau jumlah uang yang berhasil disita. Ia juga ada pada hal-hal kecil—narasi yang konsisten, proses yang rapi, dan kejelasan yang disampaikan tanpa celah interpretasi liar.

Dan di tengah hiruk pikuk semua itu, cerita tentang Rp300 miliar ini telah menjadi lebih dari sekadar kontroversi. Ia berubah menjadi kisah tentang bagaimana lembaga, media, dan publik saling bereaksi, saling menuntut—dan saling belajar. [aut/edt]