MEDAN, [bhayangkaranews.id] - Apresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan Melalui Ketua Komisi D Paul A Simanjuntak S.H selaku tupoksi pengawasan menindak lanjutin melalui RDP telah didengar selaku pemohon BKM Msjd Nurul  Yaqin bralamat Sei Musi didampingi LSM Penjara Nasional Sumut Melalui Kuasanya Armansah S.H.M.H dan Ariffani S.H  turut hadir Dinas TRTB dan Kasie Trantib Sunggal akan melakukan Eksekusi terkait bangunan tesebut melanggar ketentuan Perda dan Perundang-undangan berlaku selaku pemilik tidak menjelaskan peruntukan masyarakat setempat sangat keberatan diwakili bapak Wahab, Ziman selaku Tokoh BKM dari Masyarakat Sei Musi berdampak menyalahi dalam ketentuan bersebelahan langsung rumah ibadah tinggi bangunan pagar tidak sesuai dgn izin di mohon pemilik.

Didalam pertemuan perwakilan masyarakat menjelaskan berdirinya  bangunan yang tidak jelas peruntukan dan melebihi standart tinggi  pagar diduga  tidak  sesuai antara perizinan bertentangan dengan PERDA NO  05 Tahun 2012 Pasal 9 Perizinan  Point 1 s/d 7 Tentang Retrubusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pasal 38 Keberatan dan Sanksi Administrasi  Hingga Pasal 44,45,46,47 dan Pasal 48 Ketentuan Pidana.  

Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan John Ester Lase dari  mengatakan bahwa pada tahun 2018 sudah pihaknya sudah pernah menerbitkan untuk pendirian pagar pada 4 Juni 2018

"Memang ada perizinan untuk pembangunan pagar dan plang dipasang saat proses pembangunan saja. Saat ini belum ada ijin untuk bangunan lama ataupun ijin bangunan lainnya di lokasi yang sama," ujar pria yang akrab disapa Lase ini.

Lase menuturkan bahwa sepanjang pengetahuan nya perizinan yang diajukan adalah sebatas pembangunan pagar.

"Belum ada permohonan ijin bangunan dari warga setempat. Untuk IMB nya saja belum ada diajukan, jangan kan penginapan atau sejenis nya," katanya.

Seharusnya Pejabat Pemko Medan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam melaksanakan Peraturan daerah agar tidak menimbulkan  keresahan, kegaduhan ditengah masyarakat khususnya para jama’ah STM atau BKM Mushola Nurul Yaqin Sehari-hari elemen masyarakat setempat permasalahan ini juga dahulu pernah dipersoalkan hal ini oleh Pihak masyarakat setempat telah di sampaikan ke pihak  Kelurahan Babura namun tidak ada solusi sampai sekarang ini masalah bangunan tersebut, ujar Kuasa Hukum Masyarakat Ariffani S.H.

Armansah S.H.M.H aktivis Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara (FORMASSU) terus mengawal permasalahan ini hingga  bangunan tersebut di tindak sesuai dengan aturan dan peraturan tertentu yang berwenang oleh Pemerintah Kota Medan dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (TRTB) Seluruh stockholder bermain-main dalam Dugaan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN)  memberikan dukungan sanksi tegas. Pangkasnya. [047-C]