Jakarta, [bhayangkaranews.id] – Anggota Badan Pengawas Pemilu (BaWasLu) Rahmat Bagja mengatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait penegakan protokol Covid-19 di Pilkada 2020. Menurut Bagja, kepolisian akan membubarkan kerumunan massa di pelaksanaan Pilkada 2020 seperti membubarkan unjuk rasa.

"Kami tadi sudah bicara dengan kepolisian, maka polanya akan mengikuti pola pembubaran unjuk rasa," kata Bagja dalam webinar, Kamis, 17 September 2020.

Bagja mengatakan polisi akan membubarkan massa sejak dari titik pengumpulan yang terpisah di beberapa daerah. Biasanya, massa akan berkumpul di titik-titik terpisah sebelum akhirnya menuju dan berkumpul di titik utama.

Menurut dia, pembubaran oleh polisi bisa dilakukan atas rekomendasi Bawaslu atau temuan polisi sendiri. Dia mengatakan kesepakatan ini sudah diputuskan dalam rapat kerja dengan Kepolisian, Kejaksaan, TNI, DKPP, Kementerian Dalam Negeri, dan Satgas Covid-19 yang digelar Kamis ini.

Rapat kerja tersebut sekaligus membahas antisipasi pengerahan massa pada 23 September 2020 nanti pada saat penetapan pasangan calon Pilkada 2020. "Yang disayangkan KPU tidak hadir dalam rapat ini karena seharusnya bisa masuk dalam PKPU," kata Bagja.

Bagja mengatakan Bawaslu telah merekomendasikan KPU untuk mengingatkan bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan pendaftaran 4-6 September 2020. KPU diminta mengingatkan para bakal Paslon untuk tak mengulangi pengerahan massa.

Bagja mengatakan para kandidat yang melanggar protokol kesehatan belum bisa ditindak dengan pidana pemilihan. Sebab, protocol covid-19 belum diatur dalam Undang-undang Pilkada.

Namun ia menyebut pelanggaran ini bisa ditindak dengan pidana lainnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. "Kami teruskan ke pengamanan Kepolisian untuk menindak secara pidana melalui peraturan perundang-undangan yang lain, UU Nomor 4 Tahun 1984," ujar Bagja. [025-BS]